UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor15Tahun2019tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor183); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-undang sapu jagat ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) salah satunya yang berkaitan dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dengan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja, maka kini Amdal kehilangan banyak "kesaktiannya". Mahkota Real Estate and Development) sebagai Wakil Ketua II dan Anggota. Pada hari bersejarah itu pulalah para anggota REI membuat pernyataan - berupa memorandum - yang isinya, antara lain bahwa pengusaha dalam bidang real estate di Indonesia sepakat untuk membentuk suatu wadah dengan nama "Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia". The population used in this study is the Sub-Sector Services company of Property and Real Estate listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. Data collection used purposive sampling method Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana Pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Jasa Konstruksi (“PP 22/2020”) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Jasa Konstruksi”). The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's People's Representative Council (DPR), with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”, pada artikel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan artikel ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang y1xzaW7.